Kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) terus bergulir. Polri tak main-main dan menunjukkan keseriusannya dalam mengusut tuntas kasus ini. Sebanyak 18 oknum polisi diduga terlibat dan kini harus berhadapan dengan sidang etik profesi Polri (KEPP).

Sidang Etik Berlanjut, Polri Jamin Transparansi

Setelah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia di DWP kini menjalani sidang etik. Sidang ini digelar secara maraton untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan cepat dan transparan.

“Kami jamin akan menuntaskan semua sidang etik terhadap 18 anggota yang diduga melakukan pemerasan di DWP,” tegas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim.

Untuk menjamin transparansi, Polri juga melibatkan pihak eksternal dalam sidang etik ini, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia.

Kronologi Kasus Pemerasan di DWP

Kasus ini bermula ketika 45 warga negara Malaysia yang sedang menonton DWP di JIExpo Kemayoran pada 13-15 Desember 2024 diduga diperas oleh oknum polisi. Para korban mengaku diminta uang dalam jumlah besar dengan ancaman akan dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba.

Kasus ini terungkap setelah para korban melaporkan kejadian tersebut ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kedubes Malaysia kemudian meneruskan laporan tersebut ke Polri.

Polri Tak Pandang Bulu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak akan pandang bulu dalam menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. “Kami akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, apapun pangkat dan jabatannya,” tegas Kapolri.

Sanksi Tegas Menanti

Oknum polisi yang terbukti melakukan pemerasan di DWP akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin, bahkan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

“Kami akan berikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kami ingin memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Dampak dan Harapan

Kasus pemerasan di DWP ini mencoreng nama baik Polri dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Publik mengharapkan Polri dapat menuntaskan kasus ini dengan adil dan transparan.

Kasus ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah diri dan meningkatkan profesionalisme anggotanya. Polri perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal dan meningkatkan pembinaan mental dan spiritual bagi anggotanya.

Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus pemerasan di DWP dan menindak tegas semua pihak yang terlibat. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi Polri dan semua pihak untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.